Agama Shinto di Jepang
Agama Shinto berasal dari kata majemuk yaitu “Shin” dan “To”. Arti kata Shin adalah roh dan To adalah jalan. Jadi Shinto mempunyai arti jalannya roh, baik roh-roh orang yang telah meninggal maupun roh-roh langit dan bumi. Nama Shinto muncul setelah masuknya agama Budha ke Jepang pada abad ke-6 masehi yang dimaksudkan untuk menunjuukan kepercayaan asli bangsa Jepang.
Pada perkembangan selanjutnya dihadapkan pertemuan antara agama Budha dengan kepercayaan asli bangsa Jepang (Shinto) yang akhirnya mengakibatkan munculnya persaingan antara pendeta agama Shinto dengan para pendeta agama Budha, maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup agama Shinto para pendetanya menerima dan memasukkan unsur-unsur Budha ke dalam sistem keagamaan mereka. Akibatnya agama Shinto justru hampir kehilangan sebagian besar sifat aslinya. Misalnya aneka ragam upacara agama bahkan bentuk-bentuk bangunan tempat suci agama Shinto banyak dipengaruhi oleh agama Budha.
Patung-patung dewa yang semula tidak dikenal dalam agama Shinto mulai diadakan dan ciri keserhanaan tempat-tempat suci agama Shinto lambat laun menjadi lenyap digantikan dengan gaya yang penuh hiasan warna-warni yang mencolok. Pengaruh agama Budha yang lain tampak pada hal-hal seperti anggapan bahwa dewa-dewa Shinto merupakan penjelmaan dari Budha.
Setelah abad ke-17 timbul lagi gerakan untuk menghidupkan kembali ajaran Shinto murni di bawah pelopor Kamamobuchi, Motori, Hirata, Narinaga dan lain-lain dengan tujuan bangsa Jepang ingin membedakan Batsudo (jalannya Budha) dengan Kami (roh-roh yang dianggap dewa oleh bangsa Jepang) untuk mempertahankan kelangsungan kepercayaannya.
Pada abad ke-19 tepatnya tahun 1868 agama Shinto diproklamirkan menjadi agama negara yang pada saat itu agama Shinto mempunyai 10 sekte dan 21 juta pemeluknya. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa paham Shintoisme merupakan ajaran yang mengandung politik religius bagi orang Jepang, sebab saat itu taat kepada ajaran Shinto berarti taat kepada kaisar dan berarti pula berbakti kepada negara dan politik negara.